Opini

Pendahuluan Selama bertahun-tahun, penyelesaian perkara pidana di Indonesia identik dengan satu jalur, yaitu proses peradilan yang dimulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan dan putusan di pengadilan. Paradigma tersebut menempatkan pemidanaan sebagai tujuan utama dari penegakan hukum. Padahal, tidak semua perkara pidana harus berakhir dengan hukuman penjara. Dalam banyak kasus, terutama tindak […]

Pendahuluan Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari perubahan struktur organisasi Kementerian Hukum sekaligus menyesuaikan jenis dan tarif PNBP yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2024. PP tersebut mulai berlaku

Wakaf merupakan instrumen hukum Islam sekaligus pranata hukum nasional yang memiliki karakter khusus karena melibatkan perpindahan hak penguasaan harta dari wakif kepada kepentingan ibadah dan sosial melalui pengelolaan oleh nazhir. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara wakif dan nazhir tidak selalu berjalan harmonis. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 250/Pid.B/2023/PN Bgr menghadirkan isu hukum menarik mengenai apakah

(Artikel ini bersifat kajian normatif berdasarkan pendekatan hukum dan tidak berangkat dari asumsi adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Analisis ini bertujuan mengkaji aspek hukum, prinsip tata kelola pemerintahan, serta perlindungan hak masyarakat dalam penyelenggaraan sensus ekonomi.) Pendahuluan Pelaksanaan sensus ekonomi kembali menjadi perhatian publik. Di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi digital, berkembangnya usaha mikro

Disclaimer Artikel ini merupakan kajian hukum yang bersifat normatif-akademik dan tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian terhadap benar atau salahnya dugaan peristiwa hukum yang melibatkan pihak tertentu. Pembahasan dalam artikel ini tidak berangkat dari asumsi mengenai kesalahan maupun ketidakbersalahan individu atau institusi tertentu, melainkan semata-mata menganalisis aspek hukum yang timbul dari suatu fenomena penegakan hukum. Setiap pihak yang